JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperbaiki sistem penginputan data pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang menjadi acuan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, data eRDKK ini akan terintergrasi dengan database Simluhtan.
Hal ini diketahui dalam kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP), Jumat (9/7/2021), yang dilangsungkan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan Youtube. Tema yang diangkat adalah Sosialisasi Penginputan eRDKK Pupuk Bersubsidi Terintegrasi Simluhkan.
Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan perlunya sinergi antar lembaga untuk terus meningkatkan tata kelola pupuk bersubsidi melalui upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, teamwork dan inovasi.
Mentan mengajak seluruh stakeholder untuk menelaah dan memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pupuk subsidi selama ini. Terkait transparansi dalam tata kelola pupuk bersubsidi, stakeholder diharapkan bersama-sama melakukan pengecekan lapangan.
Sementara sebagai bentuk akuntabilitas publik, diharapkan satu atau dua bulan sebelum penetapan pada tahun 2022, data penerima dalam RDKK bisa terpampang di setiap kantor desa.
“Jika terjadi permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi di suatu wilayah desa, perlu direspon dengan cepat dan diselesaikan dengan prinsip lokalitas,” tegas Mentan Syahrul.
Ditambahkannya, untuk hal ini sangat diperlukan adanya teamwork agar bisa cepat mengatasi setiap kendala yang ada melalui optimalisasi teknologi informasi.
“Jika ada permasalahan seputar pupuk bersubsidi, segera kejar dan lihat data (dan wilayahnya) melalui data satelit yang ada di Agriculture War Room (AWR),” jelasnya.
Dalam MSPP, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa usulan pupuk pada aplikasi eRDKK yang berasal dari petani berjumlah 24 juta ton. Sedangkan pemerintah hanya mampu memenuhi sebanyak 9 juta ton.
“Hanya sekitar 30% sampai 40% alokasi pupuk dari yang diusulkan oleh petani,” jelas Dedi.
Menurutnya, penyuluh pertanian di lapangan perlu menyampaikan ke petani bahwa pupuk bersubsidi tidak mungkin memenuhi kebutuhan pupuk yang diusulkan.
“Oleh karena itu petani sebaiknya mulai menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos untuk memenuhi kebutuhan pupuk di lapangan,” katanya.
Hal senada disampaikan narasumber MSPP, Yanti Ernawati, dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan.
Yanti mengatakan, kategori petani dan luas lahan dari Simluhkan yang menjadi data dasar eRDKK yaitu, pemilik Luas lahan yang dimiliki kurang dari sama dengan 2 Ha, petani penggarap Luas lahan yang diusahakan kurang dari sama dengan 2 Ha, buruh tani Luas lahan yang diusahakan kurang dari sama dengan 2 Ha, pemilik dan penggarap Luas lahan terbesar antara kolom lahan yang dimiliki dan diusahakan dengan luas kurang dari sama dengan 2 Ha.
“Penginputan eRDKK pupuk bersubsidi telah terintegrasi dengan Simluhtan sehingga sumber data petani dan poktan diambil dari Simluhkan,” jelas Yanti.
Lebih lanjut yanti mengatakan permasalahan dalam penginputan data eRDKK tahun 2022 diantaranya, petani penggarap belum terakomodir dalam sistem karena terkunci data pemilik lahan, penginputan hanya bisa 1(satu) komoditas dalam 1 (satu) MT, pilihan desa, kios, poktan dan/atau petani tidak muncul dalam sistem, pilihan desa, kios, poktan dan/atau petani yang muncul tidak sesuai dengan wilayah sebenarnya, Perbedaan nama penyuluh di sistem e-RDKK dan Simluhtan, Data yang telah diinput hilang atau berubah, penginputan titik koordinat dianggap menyulitkan admin/penyuluh.
“Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yaitu Proses penginputan e-RDKK 2022 ditutup sementara mulai 09 Juli 2021 untuk perbaikan sistem dan proses sinkronisasi dengan Simluhtan untuk pembukaan kembali akan diinformasikan kemudian,” tutup Yanti. (HVY/NF)).