JAKARTA – Jaminan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan terus diberikan oleh pemerintah. Selain akses luas lapangan pekerjaan, program perlindungan sosial tetap digulirkan masif. Fokus utamanya masih menyasar masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah. Support anggaran riilnya masih dialirkan bagi pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro dan Kecil.
“Kesejahteraan ekonomi masyarakat terus menjadi fokus kami. Kebijakan dan percepatan ekonomi yang diterapkan juga diarahkan untuk itu, termasuk UU Cipta Kerja. Tetap memberi keseimbangan, program perlindungan sosial dilanjutkan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.
Menguatkan payung kesejahteraan masyarakat, anggaran Rp110,2 Triliun sudah disiapkan pemerintah melalui program Perlindungan Sosial. Formulasi alirannya diberikan melalui program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, dan BLT Desa. Airlangga menambahkan, daya beli masyarakat harus dijaga agar roda perekonomian stabil.
“Pemerintah berkomitmen tetap menggulirkan berbagai program bantuan sosial. Daya beli masyarakat harus dijaga dan ditingkatkan. Dengan begitu, ada kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh bagi Indonesia,” lanjut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Menyeimbangkan strukturnya, pemerintah juga alokasi anggaran lain sebesar Rp48,8 Triliun pada tahun 2021. Formatnya sangat berpihak kepada masyarakat melalui program Dukungan UMKM. Anggaran diberikan juga melalui konsep program subsidi bunga, dukungan pembiayaan hingga penjaminannya. Airlangga menerangkan, UMKM sektor strategis dan menyentuh langsung strata ekonomi terbawah.
“Beban ekonomi masyarakat harus dikurangi di semua strata. Dengan begitu, pemerataan ekonomi bisa terjaga. Posisi UMKM juga harus didorong. Posisinya strategis karena menyentuh langsung strata ekonomi terbawah dalam masyarakat,” terangnya lagi.(***)
