Kementan: Keberhasilan Usaha Pertanian Mutlak Harus Diraih

oleh -954 views

SURABAYA – Program Rekonsiliasi Keuangan On-Granting Proyek Integrated Participatory Development an Management of Irrigation Project (IPDMIP) terakselerasi positif di daerah. Sebanyak 41,1% kabupaten dari berbagai provinsi di Indonesia meraih grade A sepanjang 2022. Capaian ini menjadi angin segar bagi optimalisasi realisasi usaha pertanian dengan muara ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

“Keberhasilan usaha pertanian mutlak harus diraih. Dengan produktivitas tinggi pertanian, ketahanan pangan nasional akan tercapai. Kesejahteraan petani juga meningkat. Indonesia semakin kuat dan sedikit terimbas kenaikan harga pangan dunia. Dan, keberhasilan itu bisa diraih dengan keuangan yang sehat,” ungkap Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penguatan program Rekonsiliasi Keuangan On-Granting Proyek IPDMIP 2022 saat ini sedang dilakukan Kementan melalui workshop, 10-12 Maret 2022. Workshop Rekonsiliasi Keuangan On-Granting Proyek IPDMIP Triwulan I TA 2022 digelar di Novotel Samator East Surabaya Hotel, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Adapun jumlah pesertanya sekitar 67 orang. Mereka berasal dari 57 kabupaten dan 10 Kepala Dinasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura Provinsi. Agenda utamanya monitoring dan evaluasi anggaran hingga validasi dokumen keuangan reimbursment.

“Berbagai upaya terus dilakukan Kementan untuk mendukung keberhasilan program usaha pertanian. Sebab, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan jadi fokus utamanya. Kami tentu mengapresiasi segala upaya yang dilakukan daerah untuk mengembangkan usaha pertaniannya,” lanjut SYL lagi.

Antisipatif lebih dini terhadap potensi beragam isu sepanjang 2022, keberhasilan serapan keuangan on-granting daerah didasarkan pada kinerja penggunaan dana hibah daerah. Kinerja penggunaan dana hibah tersebut ditopang oleh isu realisasi penggunaannya, kontribusi terhadap total penggunaannya, hingga alokasi pagu DPA 2022. Mengacu capaian Triwulan I TA 2022, sebanyak 30 kabupaten mendapat grade A dengan slot 41,1% dari total sekitar 73 kabupaten yang menerapkan program tersebut.

Dari komposisi grade A Rekonsiliasi Keuangan On-Granting Proyek IPDMIP Triwulan I TA 2022, Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi sisa pagu NPHD sekitar Rp24,3 Juta. Dari alokasi NPHD Rp3,96 Miliar, Kayong Utara memiliki realisasi pemanfaatan Rp3,74 Miliar plus DPA 2022 senilai Rp217,7 Juta. Gambaran lain Grade A dimiliki Kabupaten Ngawi yang memiliki potensi sisa pagu NPHD Rp300,9 Juta. Untuk alokasi NPHD sekitar Rp9,6 Miliar dengan DPA 2022 Rp2,73 Miliar.

“Tingginya serapan menjadi indikasi optimalisasi penerapan program IPDMIP di daerah. Bagaimanapun, petani membutuhkan akses besar terhadap finansial. Kegiatan usaha pertanian perlu dana cukup mulai pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan lainnya,” terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi.

Selain A, ada 12 kabupaten yang masuk grade B. Kabupaten tersebut diantaranya, Lumajang dengan potensi sisa pagu NPHD sekitar Rp1,61 Miliar. Lumajang mendapatkan NPHD Rp7,5 Miliar dengan DPA 2022 Rp1,8 Miliar. Wilayah lainnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sisa pagu NPHD Rp2,1 Miliar. Untuk NPHD senilai Rp7,8 Miliar dan DPA 2022 mencapai Rp2,49 Miliar. Status serupa juga diterima Aceh Utara dengan potensi sisa pagu NPHD Rp109,7 Juta dari NPHD Rp3,2 Miliar.

Meski demikian, lampu kuning diberikan bagi 11 kabupaten karena berada pada grade C. Komposisi wilayah diantaranya Lombok Timur dengan potensi sisa pagu NPHD sekitar Rp1,34 Miliar. Alokasi NPHD-nya sekitar Rp8,63 Miliar. Zonasi Jawa gambarannya ada di Cilacap dengan alokasi NPHD Rp7,29 Miliar dan potensi sisa pagu NPHD sekitar Rp1,25 Miliar. “Potensi kendala yang muncul hingga mengakibatkan serapan kurang maksimal harus diselesaikan secepatnya. Evaluasi harus dilakukan dan solusi terbaik harus diterapkan. Kami akan membantu,” kata Dedi lagi.

Lalu, bagaimana dengan grade terendah? Saat ini ada 20 kabupaten yang masuk grid merah D. Gambaran kabupaten dengan grade D diantaranya Tanggamus yang berpotensi menyisakan pagu NPHD Rp4,68 Miliar dari alokasi NPHD sekitar Rp10,59 Miliar. Realisasi pemanfaatannya sekitar Rp3,1 Miliar. Ada juga Majalengka dengan potensi sisa pagu NPHD Rp3,34 Miliar dan NPHD Rp7,55 Miliar. Realisasi pemanfaatannya baru Rp1,31 Miliar.

“Proyek IPDMIP ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi daerah. Dananya dari pusat. Suku bunganya juga dibayar oleh pusat. Daerah tinggal mengimplimentasikannya dalam program riil pertanian. Lalu, daerah juga harus cepat dalam proses reimbursment-nya,” tutup Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluh) BPPSDMP Kementan sekaligus Direktur IPDMIP Bustanul Arifin Caya.

No More Posts Available.

No more pages to load.