GARUT – Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar serius menyiapkan Indonesia menuju lumbung pangan 2045. Berbagai terobosan dilakukan guna mencapai target tersebut, termasuk lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian.
Kementan pun menggelar pertemuan Koordinasi Percepatan Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Hotel Harmoni, Garut, 29 Februari 2020. Ini merupakan upaya Kementan terus menjalankan program pemberdayaan peningkatan produksi tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga negara tersebut.
‘’Kementan sepenuh hati menyiapkan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia. Salah satunya melalui KUR pertanian untuk dimanfaatkan petani dalam mengembangkan usaha taninya,’’ kata Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan Indah Megawati.
Indah mengatakan, peningkatan produksi pertanian diperlukan untuk memenuhi kecukupan dan ketahanan pangan dengan harga yang stabil. Karena itu, Kementan mendorong penyediaan pembiayaan yang mudah, murah, dan efisien bagi petani melalui KUR dengan bunga rendah hanya 6 persen.
Kementan juga menyediakan asuransi bagi petani untuk menjamin keberhasilan produksi pangan. Bukan hanya itu, Kementan menyiapkan sistem pengelolaan pertanian yang terintegrasi berbasis teknologi agriculture war room (AWR) dan agrobisnis dari hulu ke hilir.
‘’Termasuk, di dalamnya menyediakan pasar bagi produk pertanian,’’ tegas alumnus Universitas Brawijaya tersebut.
Untuk mempermudah petani dalam meningkatkan produksi mereka, lanjut Indah, maka Kementan juga berusaha membantu menyediakan sarana dan prasarana benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan). Harapanya, kontinyunitas dan kualitas produksi petani dapat meningkat berbasiskan klasterisasi dan industrilisasi pertanian.
“Dengan demikian, harga komoditi kita dapat bersaing di kancah internasional, dapat ekspor sesuai program Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor. Kita komitmen dengan Gratiek ekspor tersebut,’’ tegas Indah.
Di kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menjadi angin segar bagi petani. Pasalnya, KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya.
“Petani mendapatkan keringanan untuk membayarnya, yakni dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan (panen). Ini tentu memudahkan para petani, misalnya petani mengajukan KUR Rp 50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujar Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menggambarkan, tanaman tersebut baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan. Jadi ketika sudah 3 bulan, petani dapat melunasinya. KUR yang disediakan Kementerian Pertanian saat ini sebesar Rp 50 triliun. KUR ini akan disalurkan ke petani yang memang membutuhkan modal usaha tani. Targetnya dalam 6 bulan total seluruh KUR (Rp 50 triliun) sudah tersalurkan ke petani.
“Agar KUR ini dapat tersalurkan secara adil dan merata, daerah harus turut berperan. Kepala dinas pertanian berperan untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa petani/kelompok tani tersebut berhak mendapatkan KUR,” pungkas Sarwo Edhy.
Sementara, petani Garut sangat antusias untuk membantu peningkatan produksi pertanian menuju ketahanan dan lumbung pangan nasional. Yang penting, pemerintah melalui Kementan dan perbankan benar-benar mau membantu mempermudah KUR bagi petani.
‘’Selama Pemerintah benar-benar membantu mempermudah, para petani Garut siap menyerap KUR untuk pertanian hingga Rp 5 triliun,’’ kata Anggota Tim Percepatan Asuransi Pertanian dan KUR Nur Budi Hariyanto usai pertemuan Koordinasi Percepatan Penyerapan KUR tersebut.
Menurut Nur Budi, kesiapan penyerapan KUR hingga Rp 5 triliun terlihat dari persyaratan dan data petani yang menginginkan menjalakan program pemerintah tersebut.
“Dari berbagai kluster pertanian, ada 200 ratus ribu petani yang siap menyerap KUR masing-masing hingga Rp 50 juta tersebut. Jadi, siap menyerap Rp 5 triliun,’’ tandasnya.(*)
