NUSA TENGGARA TIMUR – Kementerian Pertanian memaksimalkan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) untuk mengembangkan pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT).
IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sistem pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan pembangunan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan semakin maksimal. Sebab, seluruh stakeholder pembangunan pertanian memiliki satu persepsi untuk mendukung pertanian, termasuk program IPDMIP yang dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Manggarai Barat dan Manggarai Timur
Dalam rangka menyatukan persepsi untuk menyukseskan program IPDMIP tahun 2022, digelar Rapat Koordinasi IPDMIP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jalan Polisi Militer No. 7 Kupang, baik secara offline dan online karena hambatan transportasi, Kamis (10/3/2022).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan penguatan pertanian harus dilakukan.
“Pertanian dituntut untuk meningkatkan produktivitas. Karena pertanian harus menyediakan pangan untuk seluruh masyarakat. Jadi, pertanian tidak boleh bermasalah,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri 25 peserta yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kabid PSPPHP dan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Konsultan Regional 7 wilayah NTB dan NTT serta Kabupaten pelaksana Program yaitu Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Abraham Y. Letik, menyampaikan bahwa tujuan utama rapat koordinasi adalah untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam pelaksanaan kegiatan proyek IPDMIP.
“Juga meminimalisir hal-hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis dan upaya pemecahan masalah dari evaluasi kegiatan sebelumnya untuk perbaikan pada tahun 2022,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, dalam berbagai arahannya selalu menyampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi berbasis internet, pertanian pun harus bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian maju dan modern.
“Hal ini dicirikan dengan produktivitas yang tinggi, dan pertanian harus menguntungkan,” katanya.
Dedi juga menyampaikan bahwa pertanian harus menghasilkan uang dan pertanian harus berorientasi pada bisnis yang menguntungkan.
“Oleh karena itu, kita harus membangun sistem pertanian modern untuk menggenjot produktivitas dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang efisien. Melalui program IPDMIP, kita harus mampu memilih metode penyuluhan pertanian yang tepat seperti Demonstrasi Farm (Demfarm) maupun Sekolah Lapang (SL) yang mampu memberdayakan pelaku utama untuk menerapkan inovasi teknologi yang diperkenalkan,” tambah Dedi.
Sementara Kepala Pusat Penyuluhan, Bustanul Arifin Caya, meminta agar IPDMIP tahun 2022 dapat meninggalkan output yang nyata hingga tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun kualitas.
“Proyek IPDMIP sangat menguntungkan bagi daerah, karena dananya dari pusat. Suku bunga dibayar oleh pusat dan daerah tinggal mengimplimentasikannya dalam program riil pertanian yang mampu meninggalkan legacy . Oleh karena itu, daerah harus cepat dalam proses reimbursement-nya, agar realisasi fisik dan keuangannya segera dapat dipertanggungjawabkan” katanya.
Hadir pada pertemuan Rapat Koordinasi IPDMIP tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, narasumber dari pusat yakni Siti Nurjanah yang menyampai materi tentang Sosialisasi Juklak IPDMIP Edisi Revisi tahun 2021 dan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Annual Work Plan and Budget (AWPB).
Pada kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kabupaten Manggarai Timur yang telah mampu memanfaatkan dana hibah daerah dengan realisasi dari tahun 2018 s/d 2021 mencapai urutan pertama dengan presentase 96.5% disusul oleh Kabupaten Kayong Utara (94.4%) dari sejumlah 74 Kabupaten pelaksana program IPDMIP. (SN)
