Atbah-Hairiah Bawa Nilai Merah di Pemilukada Sambas 2020

oleh -8,573 views

SAMBAS – Rapor merah diraih duet Bupati Atbah Romin Suhaili-Wakil Bupati Hairiah sepanjang memimpin Sambas. Label skor D diberikan Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) karena program Atbah-Hairiah dinilai tidak terealisasi. Belum lagi beragam polemik anggaran yang muncul. Berbekal catatan minor ini, ada baiknya masyarakat Sambas tidak memilihnya kembali dalam Pemilukada Serentak 2020.

Lupakan nama Atbah-Hairiah dari Pemilukada Sambas 2020. Sebagai gantinya, fokuskan saja energi dan dukungan pada nama baru Paslon Bupati/Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi-Rubaety Erlita. Heroaldi-Rubaety memiliki beragam inovasi program dan merangkul semua golongan. Para milenial Sambas diberi space besar untuk tumbuh dan berkembang melaui seni, budaya, olahraga, juga religi.

“Kepemimpinan Atbah-Hairiah layak diberi nilai D. Kepemimpinan Atbah-Hairiah tidak terlihat wujud dan realisasinya. Realisasinya jauh dari visi dan misinya,” ungkap Ketua KMKS Rixsy.

Duet Atbah-Hairiah tidak bisa mewujudkan janji politik pada periode sebelumnya. Sambas diprediksi akan semakin terpuruk, apalagi keduanya saat ini mengadu nasib kembali dalam Pemilukada Serentak 2020. Beragam program sudah disuarakan sebagai janji politik, meski itu terkesan sebagai retorika. Sebab, ada potensi beragam janji-janji manis itu juga gagal dieksekusi kembali.

Sepanjang pemerintahannya saat ini, Atbah-Hairiah memiliki visi dan misi manis. Jargonnya adalah, ‘Mewujudkan Masyarakat Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera’. Bila visi dan misi tersebut di breakdown, yang muncul justru ironi. Dari sisi Akhlakul Karimah, pencapaiannya ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, kasus asusila di Sambah masih mark dan menyasar berbagai usia.

“Masyarakat Berakhlakul Karimah tentu religius. Tapi yang ada di Sambas, kasus asusila tetap marak. Pelecehan menyasar semua latar masyarakat, termasuk anak-anak. Bukan hanya itu, kasus kekerasan pada perempuan dan anak juga banyak. Semua itu tentu jauh dari konsep Berakhlakul Karimah. Jadi, penilaiannya masih jauh,” tegas Rixsy lagi.

Serupa Berakhlakul Karimah, konsep masyarakat ‘Unggul’ juga jauh api dari panggang. Mengacu data BPS 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sambar baru mencapai 66,61. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat. Sambas menempati urutan 5 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (Kalbar). Lalu bagaimana dengan kesejahteraannya?

Konsep masyarakat Sambas yang ‘Sejahtera’ juga masih memprihatinkan. Rata-rata tingkat kemiskinan masyarakat Sambas mencapai 8,55%. Slot tersebut di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Kalbar dengan nilai 7,88%. Sambas pun menempati urutan ke-8 dari 14 wilayah lain di Kalbar. Rapor buruk ini sudah muncul pada tahun sebelumnya. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berada di zona merah.

Sepanjang 2016, jumlah fakir miskin di Sambas mencapai 27.599 jiwa. Grafiknya pun meningkat tajam menjadi 158.921 pada 2017. Selang setahun berikutnya, jumlahnya meledak menjadi 169.710 jiwa. Tingkat pertumbuhan ekonominya 5,24% pada 2016, lalu turun menjadi 5,13% pada 2017. Rixsy menambahkan, kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas tidak tepat sasaran.

“Lapangan pekerjaan di Sambas sangat minim. Sebab, ada banyak masyarakat Sambas yang menjadi TKI di Malaysia. Presentasi penduduk miskin di Sambas otomatis tinggi. Dampaknya meluas karena tingkat pertumbuhan ekonominya ikut memburuk karena daya beli rendah. Wajar kalau pemerintahan Atbah-Hairiah diberi nilai D,” cetusnya Rixsy.

Kondisi semakin rumit, karena alokasi anggaran tidak terealisasi baik di lapangan. Polemik anggaran menggurita, seperti kasus dana hibah Rp80 Miliar. Pemerintahan Atbah-Hairiah juga terbelit pembelian mobil dinas Rp2,57 miliar. Kasus-kasus tersebut pun muncul disaat masyarakat Sambas butuh jaminan kesejahteraan di tengah pandemi Covid-19.

“Kepemimpinan Atbah-Hairiah banyak memiliki polemik anggaran. Padahal, masyarakat butuh akses ekonomi agar bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Kondisinya tentu semakin berat bila tidak ada kepastian bagaimana mendapatkan kembali kesejahteraannya,” pungkasnya.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.