JAKARTA— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal DKI Jakarta, Achmad Azran, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Menurut Achmad Azran hal ini termasuk melalui strategi berbasis dasawisma yang dijalankan di Kelurahan Semanan sebagai wilayah percontohan.
Pria asli Betawi yang akrab disapa Bang Azran ini menilai pendekatan berbasis komunitas merupakan langkah tepat dan relevan dengan karakter sosial masyarakat Jakarta.
“Penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara seragam dan administratif semata. Pendekatan dasawisma memungkinkan negara hadir sampai ke unit keluarga paling bawah, sehingga intervensinya lebih tepat sasaran,” ujar Bang Azran.
Sebagai Senator DKI Jakarta dan Anggota Komite I DPD RI, Bang Azran menegaskan bahwa isu kemiskinan merupakan persoalan fundamental yang harus ditangani secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurutnya, langkah Pemprov DKI Jakarta yang menjadikan Semanan sebagai percontohan menunjukkan keseriusan dalam membangun model penanganan kemiskinan yang berkelanjutan dan berbasis data sosial di tingkat akar rumput.
“Model seperti ini perlu diperluas ke wilayah lain dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Saya di DPD RI siap mendorong penguatan kebijakan, regulasi, dan dukungan anggaran agar program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan optimal,” tambahnya.
Bang Azran juga menekankan pentingnya integrasi program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan agar masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan ekstrem, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang.
Ia berharap upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah perkotaan.
“Jakarta sebagai barometer nasional harus menjadi pelopor dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat paling rentan,” tutup Bang Azran.
Sebagai catatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sekitar 464,87 ribu orang atau 4,28 persen dari total penduduk, sehingga penguatan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi kebutuhan yang mendesak dan berkelanjutan.
