Kejar Herd Imunity 70%, Indonesia Siapkan Angaran Vaksin Covid-19 Rp73 Triliun Senilai 2021

oleh -66 views

JAKARTA – Target herd imunity 70% masyarakat Indonesia dipastikan akan tercapai. Sebab, pemerintah sudah menyiapkan anggaran vaksin Covid-19 senilai Rp73 Triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74,5% adalah limpahan anggaran dari slot 2020 yang tidak terserap. Rencananya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menerbitkan emergency use authorization pada Januari 2021.

Pemerintah sebelumnya sudah mendatangkan vaksin Covid-19 ke tanah air. Produk yang dipilih adalah Sinovac asal Tiongkok dengan jumlah 1,2 Juta dosis vaksin jadi. Selain Sinovac, pemerintah membidik 5 brand vaksin lainnya. Ada Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, BioNTech, hingga produk PT Bio Farma. Untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada 2021, anggaran Rp73 Triliun sudah disiapkan.

“Antisipasi terus dilakukan pemerintah. Penambahan jumlah vaksin Covid-19 terus dilaksanakan. Dana untuk vaksin sudah disiapkan. Kami pun optimistis masyarakat seluruhnya bisa mencapai herd imunity 70%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dari anggaran Rp73 Triliun itu, sebanyak Rp54,4 Triliun berasal dari limpahan 2020 yang tidak terserap. Rinciannya adalah, Rp18 Triliun berasal dari slot cadangan. Lalu, sebanyak Rp36,4 Triliun adalah dana Kesehatan yang masuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Anggaran Rp73 Triliun sudah disiapkan untuk 2021. Januari 2021 nanti vaksin lainnya akan datang,” terang Airlangga.

Pada Januari 2021, ada 1,8 Juta dosis vaksin jadi Sinovac yang akan datang. Selain itu, ada juga 15 Juta dosis vaksin berbentuk bahan baku. Optimisme juga menggumpal, apalagi administrasi emergency use authorization BPOM terus berjalan normal. Meski demikian, BPOM masih menunggu hasil uji klinis Sinovac di Brazil. Ada juga data uji Sinovac tahap pertama dan kedua dari Tiongkok, termasuk uji klinis dari Bandung.

“Untuk uji klinis dari Brazil rencananya diumumkan pada 28 Desember 2020. Dari beragam data-data itu dikombinasikan dengan BPOM secara scientific. Jadi Januari 2021, emergency use authorization bisa diterbitkan,” tegas Airlangga.(***)