JAKARTA – Kementerian Pertanian melakukan tindakan nyata antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui vaksinasi massal bagi ternak bibit dan sapi perah.
Kewenangan melaksanakan vaksinasi sendiri berada di bawah kendali dokter hewan. Namun, untuk menyiasati keterbatasan jumlah dokter hewan dan tenaga paramedik Kesehatan hewan di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian berinisiatif melakukan kolaborasi lintas sektoral salah satunya dengan TNI/Polri. Khususnya dalam penyelenggaraan TOT vaksinasi PMK yang melibatkan personel dokter hewan dan tenaga paramedik Kesehatan hewan di lingkup Polri.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong peran sumber daya manusia (SDM) yang unggul, profesional dan adaptif.
“Semua SDM terkait harus berperan serta dalam pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku,” kata Mentan SYL.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat perlu.
“Bahkan harus dilaksanakan segera. Karena distribusi vaksin secara besar-besaran segera dilakukan. Kita ingin penyebaran PMK segera ditekan, bahkan diputus,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, saat ini dunia tidak dalam kondisi biasa-biasa saja. Sebab, saat ini dunia menghadapi krisis pangan global.
“Sesungguhnya sejak 2 tahun lalu FAO susah memprediksi bahwa salah satu dampak Covid-19 itu adalah krisis pangan global. Nampaknya dampak ini diperparah dengan kondisi Climate change yang berdampak produksi dan produktivitas pertanian. Kondisi ini juga ternyata ditenggarai situasi geopolitik dunia saat ini yang tidak menguntungkan,” ujar Dedi.
Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Krisis Pangan Global ini ditandai dengan meroket nya harga pangan di pasar global.
“Selain itu juga akibat virus PMK yang melanda di negara timur Asia ini semakin meningkat. Beberapa akhir ini virus PMK dibeberapa Asia timur mulai menyeruak mulai muncul termasuk di Indonesia. PMK termasuk jenis virus yang penyebarannya melalui udara. Bahkan ukuran virus PMK ini jauh lebih kecil dari virus Covid-19 sehingga peluang menyebarnya luar biasa,” terang Dedi.
“Tapi kita masih Syukuri PMK ini bukan jenis penyakit sinosis tidak menular kepada manusia tetapi sangat mudah menular kepada hewan yang sensitif terutama hewan ternak yang berkaki belah,” sambungnya.
Kabadan menjelaskan, sejak munculnya virus PMK, Kementerian Pertanian sudah bergerak cepat langsung mengidentifikasi serotimnya apa.
“Dan Alhamdulillah serotimnya sudah ketemu sejak lama saat ini puspesma di Surabaya sedang mempersiapkan vaksin PMK yang menyebar di negara kita. Namun demikian untuk bergerak cepat kita memerlukan impor vaksin sambil menunggu vaksin yang kita buat siap semuanya,” katanya.
Terkait dengan penanggulangan PMK, jelas Dedi, yang utama adalah sistem karantina yang harus disiplin, ketat dan waspada. Satgas PMK mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota bahkan Sampai level camat sudah mulai bekerja. Satgas PMK juga sudah menetapkan peta dimana sebaran PMK di Indonesia dan bahkan sudah dipetakan sampai level kecamatan dan sudah ada SOP-nya di Permentan yang baru bahwa hewan ternak yang berasal dari zona merah tidak boleh bergerak alias stay at home.
Terkait sistem perkarantinaan ini tentu saja petugas terbatas TNI, Polri pasti terbatas.
“Oleh karena itu kita semua stakeholder juga memiliki kewajiban untuk menjaga mengkarantina hewan ternak yang berkuku belah. Oleh karena itu para peternak dan yang tergabung dalam PDHI, PDHSI kami mohon support dan bantuannya. Agar sistem perkarantinaan hewan benar-benar disiplin, benar-benar waspada, konsekuen terhadap segala peraturan jangan ada pergerakan ternak dari zona merah ke daerah hijau,” terang Dedi.
Ia menambahkan, hewan yang terdampak PMK perlu dirawat dengan vaksinasi. Berdasarkan data tingkat kesembuhan hewan ternak yang terpapar PMK relatif baik. Sistem sapu jagat ini adalah dengan melakukan vaksinasi.
” Vaksinasi adalah langkah terakhir yang harus kita lakukan agar hewan ternak terbebas dari PMK. 800 ribu dosis sudah lama tiba di tanah air. Pak Mentan memiliki target sebelum idul Adha atau kurban berakhir vaksinasi yang 800 ribu tuntas. Ada 2 juta 220 ribu yang harus segera kita suntikkam kepada hewan ternak kita. Tentu Kementerian Pertanian bersama pmdp, PDHI, PDHSI melakukan vaksin secara serempak tentu berdasarkan prioritas lokasi yang sudah ditentukan bersama,” terang Dedi Nursyamsi.
Rencananya pelaksanaan pelatihan TOT vaksinasi PMK akan diselenggarakan secara offline selama 3 hari yang dilaksanakan di BBPKH Cinagara Bogor, 5 hingga 7 Juli 2022. Tenaga dokter hewan sejumlah 20 orang dan paramedik Kesehatan hewan lingkup Polri yang berjumlah 3 orang yang berasal dari TNI/Polri, Ditpolsatwa, Lemdiklat Polri, Hubinter Polri, Polda DIY, Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Bali, Polda Kaltim, dan Polda Jambi.
“Mereka akan dilatih secara teknis dan metodologi sebagai fasilitator sehingga nantinya diharapkan dapat melatih anggota Polri lainnya yang menjabat sebagai petugas Kesehatan untuk ikut serta sebagai tim vaksinasi PMK,” ujar Dedi.
