JAKARTA – Pengembangan kasus korupsi benih lobster menjadi paradoks bagi Partai Gerindra. Skenario dibukanya kembali ekspor benih lobster sama-sama didesain elit Gerindra. Begitu terbelit kasus korupsi ekspor, beberapa nama berkelit seperti Hashim Djojohadikusumo yang jadi Komisaris PT Bima Sakti Mutiara. Langkah Hashim pun seolah menjadi opera sabun. Apalagi, Rahayu Saraswati yang menjadi Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara bertarung di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.
Proteksi politik masif diberikan pada Saraswati dengan Hashim sebagai tamengnya. Apalagi, Saraswati tersangkut politik uang Sabun Cuci Piring pada kampanye Pilkada Tangsel 2020. Manuver Sabun Cuci Piring tersebut menyalahi aturan 12 barang-barang yang didistribusikan kepada warga. Acuannya jelas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020.
“Saya meminta menteri baru membuka kran ekspor benih lobster. Kebetulan sekali Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Gerindra. Ya, saya ajukan. Ketemu-lah sama Edhy. Saya usulkan agar diberikan ijin sebanyak-banyaknya. Kalau dibuka sampai 100 usaha pun buka saja,” ungkap Hasyim.
Lalu, sangat tidak masuk akal manakala pemberi ide dibukanya kembali kran ekspor benih lobster tidak larut di dalamnya. Tidak memanfaatkan peluang dan menikmati kue manis ekspor si benih lobster. Terlepas apapun, setidaknya ada pengakuan dari Hashim terkait dibukanya kembali kran ekspor benih lobster.
Lebih lanjut, desain diberinya slot ekspor hingga 100 perusahaan tampaknya untuk menghindari kecurigaan publik. Agar tidak terkesan monopoli dan mengakomodir kepentingan semuanya. Hanya saja, dari 13 nama yang terlibat korupsi sebanyak 9 nama diantaranya kader Partai Gerindra. Ada 6 nama yang berstatus petinggi partai, seperti Hashim, Sugiono, Sudaryono, Rauf Purnama, termasuk Rahayu Saraswati.
“Statement Hashim soal tidak terlibatnya Bima Sakti Mutiara tentu sangat mencederai logika. Perlu diklarifikasi, bila mereka itu bersih dari aktivitas ekspor benih lobster. Sebagai pengusul aktivitas ekspor benih lobster, sudah barang tentu besar kemungkinan lolos sebagai rekanan. Dengan kedekatan partai, potensi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sangat kuat terjadi,” tutup Pengamat Politik Batam Ari Bahari.(***)
