JAKARTA– Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang berlangsung di Jakarta, 10 Februari 2026.
Pria yang biasa disapa Bang Azran itu menilai, pengakuan Menko Polkam Djamari Chaniago terkait tidak utuhnya arus komunikasi pusat–daerah merupakan refleksi jujur atas tantangan serius yang tengah dihadapi pemerintah dalam tata kelola informasi publik.
“Apa yang disampaikan Menko Polkam menunjukkan bahwa problem kita bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada alur komunikasi yang terdistorsi, baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya. Informasi yang ‘sudah dibumbui’ ini berbahaya karena bisa memicu kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan konflik sosial,” ujar Bang Azran.
Menurut Bang Azran, derasnya arus informasi di media sosial memperparah situasi tersebut. Tanpa sistem komunikasi yang solid dan terverifikasi, masyarakat di daerah kerap menerima pesan yang tidak utuh, bahkan bercampur dengan ujaran kebencian dan hoaks.
“Negara tidak boleh kalah oleh kebisingan informasi. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu narasi kebangsaan yang konsisten, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil daerah, pria asli Betawi itu menekankan peran strategis DPD RI sebagai jembatan konstitusional antara pusat dan daerah. Ia mendorong agar forum konsultasi seperti ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi ditindaklanjuti dengan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur, transparan, dan responsif.
“DPD RI siap memperkuat fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi daerah agar setiap persoalan di lapangan dapat diterjemahkan secara utuh di tingkat pusat, tanpa distorsi dan tanpa kepentingan sesaat,” katanya.
Bang Azran berharap, konsolidasi antara DPD RI dan Kemenko Polkam dapat menjadi titik awal perbaikan serius dalam komunikasi pemerintahan, sehingga pesan-pesan strategis pembangunan nasional dapat diterima masyarakat secara utuh dan berkeadilan.
“Komunikasi yang sehat adalah fondasi stabilitas bangsa. Jika ini kita benahi bersama, maka kepercayaan publik dan ketahanan nasional akan semakin kuat,” pungkas Azran.
