JAKARTA— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran, menanggapi berbagai keluhan dan perhatian masyarakat terkait operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara.
Pria yang biasa disapa Bang Azran itu menyampaikan bahwa RDF merupakan salah satu solusi pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi timbunan sampah Jakarta serta menekan ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi RDF tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kenyamanan dan kesehatan warga yang tinggal di sekitar fasilitas.
“Pengelolaan sampah berbasis teknologi memang penting, tetapi keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup warga harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kebijakan publik yang manfaatnya besar, tetapi dampaknya justru dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar,” tegas Bang Azran, Sabtu, 31 Januari 2026.
Pria asli Betawi itu menyoroti bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, aktivitas pengolahan sampah berpotensi menimbulkan gangguan bau menyengat, paparan debu, serta emisi gas, yang dalam jangka pendek maupun panjang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.
Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain gangguan pernapasan seperti ISPA, asma, iritasi saluran pernapasan, sakit kepala, mual, hingga gangguan kualitas tidur dan stres psikologis akibat lingkungan yang tidak nyaman.
Menurutnya, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan riwayat penyakit pernapasan harus mendapatkan perlindungan ekstra dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem pengendalian bau, pengelolaan emisi, dan standar operasional RDF benar-benar berjalan optimal. Jika ada potensi dampak kesehatan, maka evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data,” ujarnya.
Bang Azran juga mendorong adanya pemantauan kesehatan warga secara berkala, melibatkan dinas kesehatan, akademisi, serta pengawasan independen agar dampak operasional RDF dapat diukur secara objektif. Ia menilai, transparansi data lingkungan dan kesehatan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka ruang dialog yang berkelanjutan dengan masyarakat terdampak, memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, serta tidak menutup mata terhadap aspirasi warga.
“Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus sejalan dengan perlindungan hak warga atas lingkungan yang sehat dan layak. Pemerintah harus hadir, mendengar, dan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian,” tambahnya.
Sebagai anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Achmad Azran menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, serta benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesehatan masyarakat Jakarta.
