JAKARTA— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Anggota MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran, untuk pertama kalinya dipercaya menjadi Ketua Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat (Timja Dumas) pada Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.
Kepercayaan tersebut ditandai dengan kepemimpinan Achmad Azran dalam Rapat Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat yang digelar pada Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Gedung B DPD RI Lantai 2, Ruang Rapat Padjajaran, Senayan, Jakarta.
“Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke Badan Akuntabilitas Publik menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan harapan publik kepada DPD RI. Dominasi pengaduan masih berkaitan dengan persoalan agraria dan pertanahan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan korporasi,” ujar Achmad Azran.
Menurut pria asli Betawi itu, permasalahan di daerah tidak mudah untuk diselesaikan karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Namun demikian, BAP DPD RI memiliki peran strategis untuk menjembatani dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat.
“BAP hadir untuk menjembatani para pengadu dengan pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, agar permasalahan masyarakat tidak berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian,” katanya.
Achmad Azran menjelaskan bahwa melalui rapat Timja Dumas tersebut, pihaknya merumuskan mekanisme penanganan pengaduan agar lebih efektif dan terukur.
“Dalam rapat ini, Tim Kerja Pengaduan Masyarakat merumuskan mekanisme penyelesaian pengaduan agar lebih efektif, sehingga persoalan masyarakat dapat ditangani dengan jelas dan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Pria yang biasa dipanggil Bang Azran itu menambahkan bahwa Timja Dumas juga bertugas untuk menelaah dan menentukan prioritas pengaduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti.
“Timja Dumas akan menelaah setiap pengaduan masyarakat dan menentukan prioritas penyelesaiannya dengan melihat dampak dan cakupan masalahnya,” tegas Bang Azran.
Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat BAP DPD RI terdiri dari pimpinan dan anggota DPD RI dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk komitmen DPD RI dalam memperkuat fungsi akuntabilitas publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dengan kepemimpinan Achmad Azran sebagai Ketua Timja Dumas, BAP DPD RI diharapkan semakin optimal dalam menangani pengaduan masyarakat, khususnya terkait isu agraria, pertanahan, dan maladministrasi di daerah.
