YOGYAKARTA – Krisis ekonomi yang melanda dunia akibat pandemi virus corona (Covid-19), membuat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf/baperekraf) mencari terobosan untuk membangkitkan lagi industri pariwisata Indonesia yang sedang terpuruk saat ini.
Salah satunya, untuk menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru, Kemenparekraf menggagas kembali konsep tata kelola pariwisata melalui Destination Management Organization (DMO) dan membahasnya secara mendalam dalam diskusi di Yogyakarta, 29 Agustus 2020
Diskusi menghadirkan deretan narasumber, diantaranya Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Wisnu Bawa Tarunajaya, Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM, Janianton Damanik, Direktur Kelembagaan Kemenparekraf Reza Fahlevi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Frans Teguh, Inspektur II Kamal Rimosan dan Peneliti Senior Bidang Kepariwisataan Roby Ardiwidjaja
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menjelaskan industri pariwisata saat ini mendapat tantangan yang besar dalam pandemi ini. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun kawasan untuk dapat membalikkan pandangan jika pariwisata akan menjadi sektor yang membutuhkan waktu paling lama untuk kembali normal.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pariwisata harus dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan bahwa bepergian di situasi normal baru nantinya dapat tetap memberikan rasa aman dan nyaman,” tuturnya
Reza Fahlevi mengatakan bahwa konsep DMO ini diartikan sebagai organisasi (dalam konteks kelembagaan) yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen destinasi.
“Adalah fakta bahwa pariwisata adalah kegiatan multisektor sehingga pengembangannya harus terkoordinasi secara kuat dan terorganisasi dengan baik. Melalui DMO nantinya diharapkan dapat mendorong penyiapan destinasi pariwisata dalam mengantisipasi beradaptasi terhadap tatanan kebiasaan baru dan tetap menerapkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan,” katanya
Menurutnya, DMO harus meneruskan pendekatan holistik yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama di destinasi.
“Koordinasi seluruh fungsi para pemangku kepentingan menjadi tugas pertama dan utama manajemen destinasi. Untuk menjalankan ini, maka ada kelembagaan yang terstruktur, dalam hal ini Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP), Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) yang kemudian bertransformasi menjadi DMO,” tambahnya
Sementara itu, Frans Teguh menegaskan bahwa dalam diskusi ini diperlukan gagasan-gagasan kritis dan segar tentang bagaimana perencanaan dan pelaksanaan tata kelola pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru
“Diskusi dilaksanakan untuk membuka kesadaran, memicu gagasan dan ide baru dalam penyusunan langkah langkah baru untuk pelaksanaan tata kelola pariwisata sebagai respon atas era adaptasi baru, melalui sebuah konsep dan gagasan DMO ini,” tuturnya
Harus dipertegas, tambahnya, bila konsep DMO ini akan menjadi acuan bagi daerah untuk peningkatan tata kelola sebuah destinasi atau entitas pariwisata
“Kita adopsi program DMO ini dan saya usulkan menjadi pedoman sistem manajemen dan tata kelola pariwisata,” pintanya
Bagi Janianton Damanik, mengenai gagasan DMO ini menggarisbawahi bahwa ada dua pendekatan utama yang akan digunakan, pendekatan sistemik dan pendekatan manajerial, diperkuat kolaborasinya, sehingga bisa mempunyai key point adalah menjadi katalisator, memperkuat linkage dan melakukan orkestrasi
“Di aspek manajerial, fokus kita adalah mengambil fungsi planning desain dan control dan monitoring nya. Ini yang harus diperkuat di tahap eksekusi, biar dilakukan inovasi dari masing masing kelembagaan yang sudah ada,” urainya
Ia menambahkan, mengubah pola konsumsi wisatawan dengan melayani segmen milenial yang saat ini menjadi segmen yang sangat besar
“Ini menjadi salah satu model Tata Kelola Pariwisata DMO yang bisa menjadi prioritas dan dikerjakan,” tambahnya
Selain itu, keberhasilan dalam DMO ini, nantinya akan bisa dicapai bila empat hal ini terpenuhi.
“Adanya Komitmen Stakeholder, Keterwakilan, Kemampuan Kerjasama Tim serta Sosialisasi dan Komunikasi setiap hasil kepada stakeholder akan menjadi kunci keberhasilan program ini bila dilaksanakan,” pungkasnya