Jakarta, 9 Juli 2026 – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran atau yang akrab disapa Bang Azran, mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memerintahkan Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya untuk menertibkan keberadaan pengatur lalu lintas ilegal atau yang dikenal sebagai “Pak Ogah” di sejumlah ruas jalan protokol.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kendati demikian, Pria yang juga Ketua Umum DPP FORKABI itu mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh berhenti pada pendekatan penegakan aturan semata.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab menghadirkan solusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas tersebut.
“Saya mendukung langkah Pak Gubernur Pramono untuk menata Jakarta agar semakin tertib dan berkelas. Jalan harus dikelola oleh negara, bukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Namun, negara juga tidak boleh hanya hadir saat menertibkan. Kita harus melihat sisi kemanusiaannya. Banyak dari mereka yang menjadi Pak Ogah karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Penertiban harus dibarengi pembinaan, pelatihan keterampilan, hingga akses pekerjaan agar mereka tidak kembali ke jalan,” ujar Bang Azran.
Pria asli Betawi itu menilai wajah Jakarta sebagai kota global memang harus ditopang dengan tata kelola lalu lintas yang profesional. Keberadaan pengatur lalu lintas ilegal sering kali justru menimbulkan potensi kemacetan, konflik antar pengguna jalan, bahkan risiko keselamatan apabila tidak diatur dengan baik. Karena itu, penataan merupakan langkah yang diperlukan demi kepentingan masyarakat luas.
Namun di sisi lain, Bang Azran mengingatkan bahwa persoalan Pak Ogah merupakan gejala dari persoalan ekonomi perkotaan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Pemprov DKI perlu melibatkan dinas-dinas terkait untuk membuka kesempatan kerja, memperluas program padat karya, pemberdayaan UMKM, hingga pelatihan vokasi bagi masyarakat yang terdampak.
“Jakarta membutuhkan ketegasan, tetapi juga membutuhkan empati. Jangan sampai setelah ditertibkan mereka kehilangan sumber penghidupan tanpa ada jalan keluar. Yang harus kita hilangkan adalah praktiknya, bukan harapan hidup orang-orangnya,” tegasnya.
Sebagai Senator DKI Jakarta, Bang Azran menegaskan akan terus mendukung setiap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan, dan ketertiban kota, sepanjang tetap mengedepankan keadilan sosial serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Jakarta yang maju bukan hanya Jakarta yang tertib, tetapi juga Jakarta yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Ketertiban dan kesejahteraan harus berjalan beriringan,” tutup Bang Azran.(*)
