KUPANG – Pemerintah harus mengembangkan lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransikus Lema mengatakan, semua pihak harus terlibat untuk memberi kontribusi dalam pengembangan pertanian lahan kering.
“Saat rapat bersama Menteri saya sudah bicara soal lahan kering dan saat itu mendapat respon dari pak menteri,” kata Yohanis.
Yohanis menyampaikan hal ini saat mengawali acara diskusi konsultasi publik di Aula DPD RI Provinsi NTT, Selasa (7/1). Hadir dalam diakusi itu Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Indah Megawati.
Juga hadir beberapa pimpinan OPD terkait tingkat Provinsi NTT, yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanis Oktovianus, Kepala Dinas Peternakan Dani Suhadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Ganef Wurgiyanto dan para undangan. Hadir pula sejumlah anggota DPRD NTT, dari Fraksi PDIP NTT, yakni Yunus Takandewa, Viktor Mado Watun, Angga dan Lili Adoe.
“Dalam diskusi ini, saya butuh masukan dan saran dari peserta diskusi agar apa nanti yang saya perjuangkan di pusat itu sesuai aspirasi dari masyarakat,” katanya.
Indah Megawati mengatakan, pertanian merupakan salah satu kegiatan dari pemerintah RI saat ini. Menurutnya, karena suatu negara yang kuat, maka masyarakatnya harus kenyang.
“Wilayah NTT ini lahan keringnya dominan, selama ini pemerintah selalu fokus di lahan basah, tapi sekarang ini mulai beralih untuk melihat lahan kering,” kata Indah.
Dikatakannya, dengan diskusi itu, maka bisa diperoleh informasi, bagaimana petani di NTT mendapat pembiayaan yang murah.
“Diskusi ini dibutuhkan sehingga arah dan kebijakan pengelolaan lahan kering bisa terwujud.
Petani kecil harus dibiayai, selama ini mereka jadi obyek, tapi kita balik sebagai subyek sehingga mereka bisa mengusahakan usaha tani mereka dengan baik demi meningkatkan ekonomi,” jelas Indah.
Dia mengakui, petani juga takut ke perbankan atau ke bank. Karena, jika datang ke bank pasti yang ditanyai pertama adalah jaminan.
“Karena itu, kita harus jembatani agar petani bisa berusaha dan bersama dengan lembaga pembiayaan. Kita bisa memberikan pembiayaan yang murah dan mudah. Ini demi mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern,” tegasnya.
Indah menambahkan, sektor pertanian tahun ini mempunyai alokasi dana KUR sebesar Rp 50 triliun. Sementara untuk NTT sendiri, alokasi dana KUR untuk tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun.
“Kami berharap petani di NTT memanfaatkan dana KUR ini untuk mengembangkan pertanian. Termasuk untuk pengelolaan lahan kering yang ada,” pungkas Indah.
